/ December 12, 2017/ BERITA

Ponorogo (12/12), Bertempat di Graha Watoe Dhakon, Pascasarjana IAIN Ponorogo menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional dengan Tema “Agama dalam Pergulatan Politik Praktis di Indonesia.” Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini KH Ulil Abshar Abdalla, M.A. (intelektual dan Kyai NU) dan Martinus Sardi, Ph.D, (dosen UMY dan pemerhati HAM). Kegiatan yang digelar sejak pukul 09.00 wib ini juga mengundang berbagai elemen masyarakat, diantara: akademisi di sekitar Ponorogo, Ulama, Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, Parpol, Pemda, media massa, dll.

Dalam paparan pembicara pertama disampaikan tema makalah “Agama dan Praksis Politik di Indonesia Pasca reformasi.” Ulil menyebut dalam relasi agama dan politik, masalah imamah menjadi isu sentral saat ini. Secara umum dalam Islam terpetakan dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok maksimalis kelompok yang menghendaki negara diatur secara maksimal melalui hukum-hukum negara, kategori ini adalah kalangan Syi’ah (qodiyatul wasail). Kedua, yaitu kelompok minimalis, kelompok yang menganggap bahwa agama bisa berbagi peran dengan otoritas non-keagamaan. (qadiyatul usul). “kategori yang kedua inilah yang Nampak di Indonesia”, ujarnya.

Indikator bahwa Islam Indonesia dikategorikan kelompok yang politiknya minimalis setidaknya dapat dilihat dengan adanya partai-partai Islam. Uli memambahkan “Indonesia memang bukan negara Islam tetapi kelompok Islam merupakan terbesar. Sehingga mengharuskan umat Islam mendapat ruang yang lebih besar di negeri ini. Indonesia setidaknya lebih dekat dengan model Turki, dan jauh berbeda dengan Arab Saudi, Mesir, Iran, Sudan, dll.

Sementara, pembicara kedua memaparkan makalah dengan tema “Agama dan Pergulatan Politik Praktis.” Menurut Martinus Agama dan politik praktis saling terkait. Namun ada kelompok Islam minoritas yang mencoba membedakan ranah agama dan politik dan justru memanfaatkannya. “Agama banyak dipolitikkan, dijadikan sarana politik yang ampuh untuk mencari pendukung dan pengikut partai.” ujarnya. Lebih lanjut Martinus menyebut bahwa gagasan Bung Karno, terkait hubungan agama dan negara dalam bentuk musyawarah mufakat perlu diaktualkan. Penghayatan dan pengamalan agama  harus beradab dan berkebudayaan. “Dan politik harus jadi alat untuk mensejahterakan, kalau itu dilupakan maka politik kehilangan nilainya,” pungkasnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 800 audiens ini, berjalan hingga pungkas dengan tertib dan damai.(luk)