Author: admin

Seminar Nasional : “Agama dalam Pergulatan Politik Di Indonesia”

9dbfb5df-b821-452f-8b16-9bc2d7fbbedc

Ponorogo (12/12), Bertempat di Graha Watoe Dhakon, Pascasarjana IAIN Ponorogo menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional dengan Tema “Agama dalam Pergulatan Politik Praktis di Indonesia.” Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini KH Ulil Abshar Abdalla, M.A. (intelektual dan Kyai NU) dan Martinus Sardi, Ph.D, (dosen UMY dan pemerhati HAM). Kegiatan yang digelar sejak pukul 09.00 wib ini juga mengundang berbagai elemen masyarakat, diantara: akademisi di sekitar Ponorogo, Ulama, Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, Parpol, Pemda, media massa, dll.

Dalam paparan pembicara pertama disampaikan tema makalah “Agama dan Praksis Politik di Indonesia Pasca reformasi.” Ulil menyebut dalam relasi agama dan politik, masalah imamah menjadi isu sentral saat ini. Secara umum dalam Islam terpetakan dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok maksimalis kelompok yang menghendaki negara diatur secara maksimal melalui hukum-hukum negara, kategori ini adalah kalangan Syi’ah (qodiyatul wasail). Kedua, yaitu kelompok minimalis, kelompok yang menganggap bahwa agama bisa berbagi peran dengan otoritas non-keagamaan. (qadiyatul usul). “kategori yang kedua inilah yang Nampak di Indonesia”, ujarnya.

Indikator bahwa Islam Indonesia dikategorikan kelompok yang politiknya minimalis setidaknya dapat dilihat dengan adanya partai-partai Islam. Uli memambahkan “Indonesia memang bukan negara Islam tetapi kelompok Islam merupakan terbesar. Sehingga mengharuskan umat Islam mendapat ruang yang lebih besar di negeri ini. Indonesia setidaknya lebih dekat dengan model Turki, dan jauh berbeda dengan Arab Saudi, Mesir, Iran, Sudan, dll.

Sementara, pembicara kedua memaparkan makalah dengan tema “Agama dan Pergulatan Politik Praktis.” Menurut Martinus Agama dan politik praktis saling terkait. Namun ada kelompok Islam minoritas yang mencoba membedakan ranah agama dan politik dan justru memanfaatkannya. “Agama banyak dipolitikkan, dijadikan sarana politik yang ampuh untuk mencari pendukung dan pengikut partai.” ujarnya. Lebih lanjut Martinus menyebut bahwa gagasan Bung Karno, terkait hubungan agama dan negara dalam bentuk musyawarah mufakat perlu diaktualkan. Penghayatan dan pengamalan agama  harus beradab dan berkebudayaan. “Dan politik harus jadi alat untuk mensejahterakan, kalau itu dilupakan maka politik kehilangan nilainya,” pungkasnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 800 audiens ini, berjalan hingga pungkas dengan tertib dan damai.(luk)

Diktis Gelar Workshop Penguatan Sistem PDDIKTI PTKIN

DIKTIS

Serpong (Diktis) – Dalam rangka penguatan data pada Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama menyelenggarakan Workshop Penguatan Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada PTKIN, 24-26 November 2017. Workshop yang digelar selama tiga hari tersebut dihadiri oleh Drs. Agus Shole M.Ed (Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama), Lelis Tsuroya, M.Si (Kasi Pembinaan Kelembagaan PTKIN), Zidal Huda, MH (Kasi Penjaminan Mutu), Iwan Yusuf, MM (Kasi Kerjasama) dan operator PDDIKTI pada PTKIN. Selain narasumber dari internal panitia juga mengundang narasumber dari Kemenristekdikti diantaranya Wakidi, MM (Kasi Kompetensi SDM Dikti, Direktorat Karir dan Kompetensi SDM) dan David Aulia Akbar Adhieputra, MTI (Kasubbid Pengolahan Data, Subbidang Pengolahan Data, Pusat Data dan Informasi).

Menurut Agus Sholeh kegiatan ini digelar dalam rangka untuk melakukan percepatan pelaporan PDDIKTI baik pelaporan transaksi mahasiswa, ajuan registrasi pendidik, ajuan perubahan data dosen, ajuan perubahan data mahasiswa, permohonan perbaikan laporan semester dan perubahan nomenklatur program studi. “Kami berharap respon pimpinan PTKIN terhadap PDDIKTI ini maksimal dan alkhamdulillah meskipun undangan kami hanya 3 hari sebelum pelaksanaan ternyata yang hadir maksimal, ini menunjukkan bukti keseriusan pimpinan dalam mengelola PDDIKTI,” tegasnya.

“Kegelisahan yang dihadapi pimpinan selama ini semoga terobati dengan terlaksananya kegiatan ini, serta proses akreditasi dengan sistem SAPTO bisa berjalan dengan sukses karena SAPTO tanpa data PDDIKTI yang akurat adalah nihil ”jelasnya.

Saat ini tim POKJA PDDIKTI Kemenag sedang konsentrasi terhadap proses ajuan registrasi pendidik (NIDN) untuk dosen tetap bukan PNS pada PTKIN. “Progress sampai saat ini dari total DTBP sebanyak 2.859 orang sebanyak 1970 orang telah mendapatkan NIDN atau 69%, masih ada sisa 889 orang yang masih dalam proses pengajuan NIDN, semoga sisa ini segera selesai,” harapnya.

Menurut Wakidi untuk percepatan proses ajuan NIDN diperlukan kerjasama yang baik antara pimpinan, operator, POKJA Kementerian Agama dan Kemenristekdikti. “Dengan kerjasama maka segala urusan dan pekerjaan akan selesai dengan baik, pintanya.

Untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh operator maka kegiatan ini dikemas dalam bentuk klinik. Tim POKJA PDDIKTI Kemenag dibagi menjadi 6 klinik diantaranya klinik registrasi dosen dan perubahan data dosen, klinik perubahan nomenklatur, klinik perbaikan pelaporan, klinik perubahan data mahasiswa, dan klinik alih bentuk. Bagi operator yang memiliki permasalahan bisa melakukan konsultasi di masing-masing klinik agar langsung teratasi.

Slamet Siswanto salah satu peserta dari operator STAIN Kudus menyampaikan bahwa konsep ini menarik dan cukup membawa berkah karena permasalahan langsung teratasi dan operator pulang dengan membawa hasil, baik berupa persetujuan NIDN, persetujuan perbaikan laporan, persetujuan perubahan data dosen maupun perubahan data mahasiswa.

Bagi perguruan tinggi yang mengalami perubahan bentuk maka harus menyelesaikan pelaporan pada PDDIKTI untuk akun/rumah yang lama sejak tahun 2009 s/d periode perubahan bentuk. Menurut David jika perguruan tinggi sudah menyelesaikan pelaporan tersebut maka proses migrasi baru bisa dilakukan. “Butuh kehati-hatian dan kedisiplinan dalam migrasi data karena ini akan berdampak terhadap performa lembaga, sehingga pimpinan dan operator harus betul-betul memantau kebenaran data yang akan di migrasi,” tegasnya.

Lelis Tsuroya menyampaikan bahwa pimpinan perguruan tinggi harus serius dalam mengelola PDDIKTI ini, harus ada menejemen dan tata kelola pengelolaan PDDIKTI yang sesuai dengan permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(sumber web diktis.kemenag oleh alip)